KETIMPANGAN DAN JALAN AGRIBISNIS KERAKYATAN

Dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jk disebutkan dengan jelas kata “Pengembangan Agribisnis Kerakyatan”. Menteri pertanian cukup sering mengulang kalimat ini dalam berbagai kesempatan. Lalu apa yang dimaksud dengan agribisnis kerakyatan tersebut? Seperti apa implementasinya? Apakah bisa Agribisnis  kerakyatan  mengurai persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang semakin parah?. Tulisan singkat ini akan mencoba mendiskusikan hal tersebut.

Kemiskinan dan Ketimpangan

Setiap kali data BPS soal kemiskinan dikeluarkan, maka kita akan menemukan satu fakta bahwa penduduk disektor pertanian selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor lain. Namun kita juga disajikan satu fakta bahwa setiap kali orang terkaya di Republik ini diumumkan, maka kita akan mendapati bahwa 4 dari 10 orang terkaya di Indonesia adalah pengusaha Agribisnis Kelapa Sawit yang juga terlibat dalam berbagai subsitem agribisnis lainnya.

Baru-baru ini Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) dalam laporannya yang berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, mencatat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada pada posisi enam terburuk di dunia. Oxfam dan INFID juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah berkurang menjadi sekitar 8 persen, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan sektor pertanian?. Pada triwulan III 2016 misalnya pertumbuhan sektor pertanian hanya 2,67%, masih cukup jauh untuk mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Majalah Tempo dalam laporan terbarunya juga mengangkat masalah ketimpangan dan memberikan fakta yang mencemaskan. Pikety (2014) telah mengingatkan kepada kita bahwa ketimpangan ekonomi bukanlah sesuatu yang natural, ketimpangan dihasilkan secara sosial oleh dinamika masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini intervensi akademik dan politik menjadi penting guna mengurai ketimpangan yang berakar pada ketidakadilan tersebut.

Jalan Agribisnis Kerakyatan

Agribisnis sendiri sebagai sebuah ilmu dan pendekatan bukanlah tanpa kritik. Almarhum Profesor Mubyarto pernah menolak tegas strategi agribisnis, argumentasinya  adalah, usaha tani kecil yang masih dominan saat ini bukanlah bisnis. Agribisnis hanyalah usaha pertanian berskala besar. Strategi pembangunan agribisnis akan menyebabkan perhatian pemerintah bias bagi pengembangan usaha pertanian skala besar, atau berkurangnya perhatian pada petani gurem, penyakap dan penggarap. Prof Mubyarto benar dalam membaca struktur pertanian kita, bahkan sampai sekarang guremisasi disektor pertanian cendrung semakin parah. Namun terhadap Agribisnis sebagai sebuah ilmu dan pendekatan bukan tidak bisa terjadi pembaharuan dan penyesuaian dalam menghadapi struktur pertanian Indonesia yang dihidupi oleh mayoritas petani skala kecil dan juga menghadapi fakta bahwa perusahaan Agribisnis besar yang selama ini meraup keuntungan melimpah perlu memiliki kesadaran dan  ikut terlibat dalam mensejahterakan petani kecil. Agribisnis kerakyatan adalah jalan dan jawaban untuk problem sistemik tersebut.

Agribisnis kerakyatan yang mencuat sejak tahun 2008 di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Andalas adalah idealisme  akademis yang berusaha untuk melakukan intervensi akademik dalam upaya kita mengatasi ketimpangan dan ketidak adilan disektor  pertanian . Martius (2008) menyebut, agribisnis kerakyatan sebagai suatu ekonomi yang bermuatan etika; bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan keutamaan agribisnis. Setiap nilai kesejahteraan yang dihasilkan dalam kegiatan Agribisnis tidak boleh meninggalkan petani sebagai pelaku utama. Agribisnis kerakyatan berusaha untuk menemukan dan meretas jalan pada nilai-nilai moralitas seperti apa yang perlu bagi sistem dan usaha agribisnis kerakyatan; serta tanggung jawab moral  (moral obligation and deliberation)   yang harus dipegang oleh para pelaku agribisnis.

Agribisnis kerakyatan sebagai sistem yang bekerja dari hulu sampai hilir dengan orientasi kerakyatannya akan sangat bisa berperan penting dalam mengatasi ketimpangan dan ketidak adilan tersebut. Argumennya adalah, karakteristik struktural pertanian Indonesia sebetulnya masih dihuni oleh petani rakyat skala kecil sampai menengah. Data Sensus Pertanian 2013 memperlihatkan, bahwa masing-masing subsektor pertanian memiliki struktur usaha yang berbeda dan dikerjakan oleh petani rakyat skala kecil sampai menengah. Tanaman pangan, diusahakan hampir seluruhnya oleh petani perorangan berskala kecil. Peternakan sapi, hampir 70 persen produksi dihasilkan oleh peternakan rakyat dengan pola usaha yang tidak bersifat komersial. Begitu juga pada peternakan unggas, 80 persen produksi diusahakan bisnis skala menengah besar tetapi 70 persen penjualan ecerannya didominasi oleh pasar rakyat dan pengecer kecil. Pengusahaan kakao, kopi, atau kelapa lebih dari 90 persen diusahakan oleh perkebunan rakyat skala kecil (BPS,2013). Apa yang bisa kita lakukan dengan struktur pertanian seperti itu? Jawabannya adalah dukungan kebijakan yang berkarakter kerakyatan, sistem holistik agribisnis kerakayatan serta cara pandang dan keyakinan bahwa pertanian adalah landasan peradaban.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah, dari kegiatan hulu sampai hilir dalam rangkaian subsistem agribisnis tersebut diperlukan dukungan inovasi dan teknologi yang tepat agar kegiatan agribisnis petani menjadi lebih efektif, efisien dan menguntungkan. Untuk itu pemberdayaan yang berkarakter kerakyatan menjadi salah satu kata kunci yang penting. Dari pembacaan terhadap struktur pertanian kita, aktivitas pemberdayaan, tidak boleh diserahkan kepada pasar atau dikomersialisasi sebagaimana gagasan yang didengungkan oleh sebagian orang. Negara harus terus hadir ditengah rakyat, dengan begitu ketimpangan akan dapat secara bertahap kita kurangi. Agribisnis kerakyatan dan pembangunan sektor pertanian yang berkeadilan  adalah pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan yang  menjadi tantangan serius bangsa ini. Piketty mengingatkan kita dalam bukunya Capital in the twenty first century, bahwa ketimpangan dapat diatasi ketika orientasi negara kesejahteraan kembali dimunculkan di abad 21. Piketty berargumen mengenai pentingnya pembangunan sistemik (sekaligus historis) yang dilakukan oleh negara terhadap sektor-sektor sosial, seperti pendidikan masyarakat, kesehatan, jaminan sosial, kompensasi pengangguran dan dukungan pendapatan bagi masyarakat miskin oleh Negara.

TULISAN INI TELAH DITERBITKAN DI HARIAN PADANG EKSPRES (10/ APRIL 2017)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *