BEREBUT MEMBANGUN DESA

 Berebut membangun desa, begitu yang kita rasakan dan lihat akhir-akhir ini. Sekilas ini terlihat sebagai fenomena yang sangat bagus, sebuah ikhtiar yang memperlihatkan keberpihakkan kita kepada desa dan masyarakatnya. Tidak kurang dari akademisi, anggota DPR, Pengusaha, Aktivis LSM, sampai kepada kelas “menengah peduli” yang ingin terjun membangun desa, mendampingi masyarakatnya. Fakta ini perlu kita periksa secara kritis dan akademik.

Proses pembangunan desa pasca diterbitkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 menjadikan desa pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, Undang-undang ini mengharapkan terciptanya desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Salah satu strategi utama adalah  mengalirkan rupiah yang tidak sedikit  kedesa-desa, memberikan pendampingan-pendampingan baik yang di design dan direkrut langsung oleh Kementerian Desa  maupun yang dilakukan oleh berbagai lembaga lain.   Bahkan, banyak pihak yang ingin datang ke desa dengan embel-embel sebagai “ahli” yang akan menyelesaikan persoalan desa lalu melakukan perubahan perubahan di desa desa kita. Lembaga donor semakin rajin mengucurkan dana dan melakukan research. Desa betul-betul telah menjadi altar dan panggung perhatian. Proses seperti ini berpotensi besar menjadikan suara warga desa terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan modal dan  bahkan terjadinya proses peminggiran kepentingan masyarakat desa yang dilakukan secara soft melalui aktivitas pendampingan yang pada dasarnya telah menginjeksi  kepentingan –kepentingan yang berada diluar kepentingan masyarakat desa itu sendiri, baik mereka sadari ataupun tidak. Alih-alih telah memperkuat dan memberdayakan warga desa, yang terjadi sebetulnya sebaliknya, memperlemah posisi rakyat desa.

Robert Chamber dalam bukunya, Whose reality counts : putting the last first ( 1997), menyebutkan bahwa desa telah menjadi korban penjungkar balikkan  dari orang luar desa, yang hadir sekali kali waktu ke desa lalu mereka mengaku serba tahu tentang desa.  Kehadiran para outsiders ini membawa banyak bias, diantaranya adalah; bias ruang, bias musim, bias proyek, bias personal dan lain sebagainya. Mengatasi hal ini Chamber mengembangkan sebuah model kajian yang disebut dengan Participatory Rural Appraisal (PRA). Model yang dikembangkan Chambers ini adalah sebuah upaya penyadaran kritis masyarakat desa akan peran dan fungsinya di masyarakat. Penyadaran kritis mengarahkan pandanganya pada problem struktural yang ada di masyarakat. Berbeda dengan logika pendampingan kebanyakan yang hanya berusaha dan melihat persoalan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui suntikan modal dan peningkatan ketrampilan. Strategi penyadaran kritis jelas berusaha untuk membongkar struktur sosial-ekonomi politik yang “menghisap” masyarakat desa.

Aktivitas pendampingan yang tinggi di desa rawan di tunggangi oleh kepentingan –kepentingan diluar kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan cermat Tania Murray Li sudah menunjukkan kepada kita proses pembangunan di Indonesia tidak lepas dari practice of politics dan practice of governmentality (Li, 2012). Point dari “government” menurut Li adalah mengubah persepsi dan perilaku masyarakat melalui tindakan-tindakan yang telah dikalkulasikan sebelumnya secara programatik, dengan mendidik semangat, hasrat, serta mendorong aspirasi untuk melakukan sesuatu. Logika ini jelas sejalan dengan proses pendampingan-pendampingan pragmatis yang dilakukan oleh banyak pihak kepada warga desa. Penyadaran kritis tidak menjadi upaya central,  yang ada hanya program program peningkatan ketrampilan, suntikkan modal yang kesemua itu tidak terlepas dari upaya memperluas akses pasar terhadap warga desa, yang berarti telah terjadi injeksi logika rezim free market kepada rakyat desa melalui aktivitas pendampingan dan spirit pembangunan yang kita lakukan dipedesaan kita.

Mungkin yang paling sederhana kita perlu memeriksa niat kita, kita datang ke desa untuk apa dan siapa? Niat baik kita untuk siapa?. Desa sekarang sudah menjadi altar dan pusat perhatian banyak orang, karena ke desa-desa kita sedang dialirkan rupiah yang tidak sedikit. Memang yang terbaik adalah kita belajar menjadi rakyat, mungkin itu berat tapi itu jalan lain menjaga ketulusan dan kemurnian pikiran kita.

TULISAN INI SUDAH PERNAH DITERBITKAN DI HARIAN SINGGALANG

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *