PETANI DAN KETAHANAN PANGAN

Tulisan  Gubernur Sumbar yang ditulis di harian Singgalang pada tanggal 23 Maret 2017 dengan judul “ BI, Inflasi dan Pangan”, lalu beberapa hari berikutnya Gubernur juga menulis tulisan dengan topik yang hampir sama di harian Padang Ekspres, dengan judul “ OJK dan Pangan”. Kedua tulisan Pak Gubernur ini menarik untuk direspon. Kita senang Gubernur Sumbar  memiliki perhatian dan kesadaran  pentingnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dua hal yang penting dan seharunya berhubungan. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah dengan cara bagaimana sebaiknya ketahanan pangan kita bangun?. Gubernur melalui dua artikel tersebut telah menunjukkan satu hal penting, yakni sinergi multi pihak untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan petani.

Meneruskan arah pikir Gubernur ini, secara konseptual kita perlu bicara dan merumuskan lebih jauh suatu hal penting yang disebut dengan; Sistem Inovasi Pertanian.  Lalu pada saat yang bersamaan membangun satu  kesadaran kolektif bahwa; “Pertanian adalah landasan peradaban”, maka dengan demikian kita akan bisa menciptakan ketahanan pangan yang kuat dengan landasan kesejahteraan petani yang baik, bukan sebaliknya, bahwa ketahanan pangan berusaha kita bangun diatas kemiskinan dan ketimpangan yang semakin parah.

Sistem Inovasi Pertanian

Sistem inovasi pertanian dapat dirumuskan sebagai sekumpulan aktor (seperti organisasi petani, suplai input, pengolahan dan pemasaran, lembaga penelitian dan pendidikan, lembaga perkreditan, unit penyuluhan, perusahaan jasa konsultasi, lembaga pembangunan internasional dan pemerintah) yang memberikan kontribusi secara bersama sama terhadap difusi dan adopsi inovasi serta memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses perubahan teknologi pertanian ( Temel, et.al, 2002). Dengan demikian sistem inovasi pertanian secara sederhana bisa kita maknai sebagai keterpaduan antara berbagai aktor yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan sektor pertanian, yang mana keterpaduan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejehteraan petani. Dengan mengaitkan BI dan OJK ke sektor pertanian, pemerintah sebenarnya sudah mencoba bekerja pada garis keterpaduan antar aktor tersebut, namun langkah ini perlu dibuat lebih sistemik, dalam kerangka sebuah sistem inovasi pertanian yang teruji secara konseptual dan praktek empiris.

Satu hal penting yang mesti dipahami banyak pihak terutama pemerintah, persoalan ketahanan pangan bukan hanya persoalan menghasilkan teknologi, ataupun mencetak sawah baru. Bisa jadi teknologi kita sudah banyak tapi tidak mampu berfungsi baik karena  banyak faktor sosial, ekonomi dan politik yang justru menjadi persoalan yang lebih rumit. Maka dengan keterpaduan berbagai stakeholder/ aktor tersebut dalam kerangka sistem inovasi pertanian persoalan-persoalan yang muncul akan lebih mudah diatasi. Melalui sistem inovasi yang sudah jelas dengan dukungan multi pihak didalamnya maka pemerintah  lebih jelas dan terarah membuat regulasi yang benar atau mencabut regulasi yang menghambat dan menyulitkan bagi penciptaan ketahanan pangan yang berbasis kesejahteraan petani. Dalam pendek kata sistem inovasi pertanian tidak hanya akan mengatasi kemandekkan teknologi saja tetapi juga mengatasi persoalan-persoalan non teknis yang terkadang justru lebih menghambat.

Pertanian adalah Landasan Peradaban    

Semua pihak perlu sadar, tidak ada gunya membangun ketahanan pangan tanpa kesejahteraan petani. Ketahanan pangan yang dibangun tanpa kesejahteraan petani bisa dipastikan tidak akan berkelanjutan. Pemerintah terus berusaha melakukan berbagai macam kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian, mulai dari anggaran sektor pertanian yang semakin besar, yang turunannya adalah beberapa program seperti peningkatan produksi Padi, Jagung dan Kedele (PAJELE), Pencetakan sawah baru, dan berbagai kebijakan lainnya,  namun satu fakta yang terjadi adalah tingkat kesejahteraan petani tidak beranjak naik, bahkan nilai tukar petani cendrung menurun. Hal ini disebabkan selain karena ketiadaan sebuah sistem inovasi pertanian juga karena sikap dan cara pandang kita terhadap sektor pertanian yang tidak benar, sehingga pendekatan dan kebijakan menjadi tidak tepat. Kita selalu memandang bahwa sektor pertanian adalah sektor yang lebih rendah dari industri, jasa dan sektor lainnya. Kesimpulan kesimpulan prematur selau dibuat, seperti dengan mengatakan semakin mengecilnya sumbangan PDB pertanian terhadap PDB nasional menunjukkan bahwa sektor ini menjadi tidak relevan lagi. Pikiran semacam ini adalah cara pandang yang datang dari  pemahaman yang tidak komprehensif dan historis. Banyak negara maju adalah negara yang membangun pondasi pertanian secara kuat. Amerika serikat misalnya, meluncurukan program Homestead Act dan Morrill Act  pada tahun 1862 dan dilanjutkan dengan Agricultural Adjustment Act 1933 yang diluncurkan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, yang mana kebijakan-kebijakan tersebut adalah pondasi utama bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Amerika serikat.

Sudah saatnya kesadaran kolektif bangsa ditumbuhkan bahwa pertanian adalah landasan peradaban. Landasan bagi kemajuan dan keberlanjutan suatu bangsa yang kuat. Industri, jasa dan sektor ekonomi lainnya hanya akan bisa bergerak maju jika persoalan disektor pertanian telah mampu kita atasi, terutama soal kesejahteraan petani yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini.

TULISAN INI TELAH DITERBITKAN DI HARIAN SINGGALANG / 13 APRIL 2017

 

KETIMPANGAN DAN JALAN AGRIBISNIS KERAKYATAN

Dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jk disebutkan dengan jelas kata “Pengembangan Agribisnis Kerakyatan”. Menteri pertanian cukup sering mengulang kalimat ini dalam berbagai kesempatan. Lalu apa yang dimaksud dengan agribisnis kerakyatan tersebut? Seperti apa implementasinya? Apakah bisa Agribisnis  kerakyatan  mengurai persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang semakin parah?. Tulisan singkat ini akan mencoba mendiskusikan hal tersebut.

Kemiskinan dan Ketimpangan

Setiap kali data BPS soal kemiskinan dikeluarkan, maka kita akan menemukan satu fakta bahwa penduduk disektor pertanian selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor lain. Namun kita juga disajikan satu fakta bahwa setiap kali orang terkaya di Republik ini diumumkan, maka kita akan mendapati bahwa 4 dari 10 orang terkaya di Indonesia adalah pengusaha Agribisnis Kelapa Sawit yang juga terlibat dalam berbagai subsitem agribisnis lainnya.

Baru-baru ini Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) dalam laporannya yang berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”, mencatat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada pada posisi enam terburuk di dunia. Oxfam dan INFID juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah berkurang menjadi sekitar 8 persen, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan sektor pertanian?. Pada triwulan III 2016 misalnya pertumbuhan sektor pertanian hanya 2,67%, masih cukup jauh untuk mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Majalah Tempo dalam laporan terbarunya juga mengangkat masalah ketimpangan dan memberikan fakta yang mencemaskan. Pikety (2014) telah mengingatkan kepada kita bahwa ketimpangan ekonomi bukanlah sesuatu yang natural, ketimpangan dihasilkan secara sosial oleh dinamika masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini intervensi akademik dan politik menjadi penting guna mengurai ketimpangan yang berakar pada ketidakadilan tersebut.

Jalan Agribisnis Kerakyatan

Agribisnis sendiri sebagai sebuah ilmu dan pendekatan bukanlah tanpa kritik. Almarhum Profesor Mubyarto pernah menolak tegas strategi agribisnis, argumentasinya  adalah, usaha tani kecil yang masih dominan saat ini bukanlah bisnis. Agribisnis hanyalah usaha pertanian berskala besar. Strategi pembangunan agribisnis akan menyebabkan perhatian pemerintah bias bagi pengembangan usaha pertanian skala besar, atau berkurangnya perhatian pada petani gurem, penyakap dan penggarap. Prof Mubyarto benar dalam membaca struktur pertanian kita, bahkan sampai sekarang guremisasi disektor pertanian cendrung semakin parah. Namun terhadap Agribisnis sebagai sebuah ilmu dan pendekatan bukan tidak bisa terjadi pembaharuan dan penyesuaian dalam menghadapi struktur pertanian Indonesia yang dihidupi oleh mayoritas petani skala kecil dan juga menghadapi fakta bahwa perusahaan Agribisnis besar yang selama ini meraup keuntungan melimpah perlu memiliki kesadaran dan  ikut terlibat dalam mensejahterakan petani kecil. Agribisnis kerakyatan adalah jalan dan jawaban untuk problem sistemik tersebut.

Agribisnis kerakyatan yang mencuat sejak tahun 2008 di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Andalas adalah idealisme  akademis yang berusaha untuk melakukan intervensi akademik dalam upaya kita mengatasi ketimpangan dan ketidak adilan disektor  pertanian . Martius (2008) menyebut, agribisnis kerakyatan sebagai suatu ekonomi yang bermuatan etika; bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan keutamaan agribisnis. Setiap nilai kesejahteraan yang dihasilkan dalam kegiatan Agribisnis tidak boleh meninggalkan petani sebagai pelaku utama. Agribisnis kerakyatan berusaha untuk menemukan dan meretas jalan pada nilai-nilai moralitas seperti apa yang perlu bagi sistem dan usaha agribisnis kerakyatan; serta tanggung jawab moral  (moral obligation and deliberation)   yang harus dipegang oleh para pelaku agribisnis.

Agribisnis kerakyatan sebagai sistem yang bekerja dari hulu sampai hilir dengan orientasi kerakyatannya akan sangat bisa berperan penting dalam mengatasi ketimpangan dan ketidak adilan tersebut. Argumennya adalah, karakteristik struktural pertanian Indonesia sebetulnya masih dihuni oleh petani rakyat skala kecil sampai menengah. Data Sensus Pertanian 2013 memperlihatkan, bahwa masing-masing subsektor pertanian memiliki struktur usaha yang berbeda dan dikerjakan oleh petani rakyat skala kecil sampai menengah. Tanaman pangan, diusahakan hampir seluruhnya oleh petani perorangan berskala kecil. Peternakan sapi, hampir 70 persen produksi dihasilkan oleh peternakan rakyat dengan pola usaha yang tidak bersifat komersial. Begitu juga pada peternakan unggas, 80 persen produksi diusahakan bisnis skala menengah besar tetapi 70 persen penjualan ecerannya didominasi oleh pasar rakyat dan pengecer kecil. Pengusahaan kakao, kopi, atau kelapa lebih dari 90 persen diusahakan oleh perkebunan rakyat skala kecil (BPS,2013). Apa yang bisa kita lakukan dengan struktur pertanian seperti itu? Jawabannya adalah dukungan kebijakan yang berkarakter kerakyatan, sistem holistik agribisnis kerakayatan serta cara pandang dan keyakinan bahwa pertanian adalah landasan peradaban.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah, dari kegiatan hulu sampai hilir dalam rangkaian subsistem agribisnis tersebut diperlukan dukungan inovasi dan teknologi yang tepat agar kegiatan agribisnis petani menjadi lebih efektif, efisien dan menguntungkan. Untuk itu pemberdayaan yang berkarakter kerakyatan menjadi salah satu kata kunci yang penting. Dari pembacaan terhadap struktur pertanian kita, aktivitas pemberdayaan, tidak boleh diserahkan kepada pasar atau dikomersialisasi sebagaimana gagasan yang didengungkan oleh sebagian orang. Negara harus terus hadir ditengah rakyat, dengan begitu ketimpangan akan dapat secara bertahap kita kurangi. Agribisnis kerakyatan dan pembangunan sektor pertanian yang berkeadilan  adalah pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan yang  menjadi tantangan serius bangsa ini. Piketty mengingatkan kita dalam bukunya Capital in the twenty first century, bahwa ketimpangan dapat diatasi ketika orientasi negara kesejahteraan kembali dimunculkan di abad 21. Piketty berargumen mengenai pentingnya pembangunan sistemik (sekaligus historis) yang dilakukan oleh negara terhadap sektor-sektor sosial, seperti pendidikan masyarakat, kesehatan, jaminan sosial, kompensasi pengangguran dan dukungan pendapatan bagi masyarakat miskin oleh Negara.

TULISAN INI TELAH DITERBITKAN DI HARIAN PADANG EKSPRES (10/ APRIL 2017)

BEREBUT MEMBANGUN DESA

 Berebut membangun desa, begitu yang kita rasakan dan lihat akhir-akhir ini. Sekilas ini terlihat sebagai fenomena yang sangat bagus, sebuah ikhtiar yang memperlihatkan keberpihakkan kita kepada desa dan masyarakatnya. Tidak kurang dari akademisi, anggota DPR, Pengusaha, Aktivis LSM, sampai kepada kelas “menengah peduli” yang ingin terjun membangun desa, mendampingi masyarakatnya. Fakta ini perlu kita periksa secara kritis dan akademik.

Proses pembangunan desa pasca diterbitkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 menjadikan desa pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, Undang-undang ini mengharapkan terciptanya desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Salah satu strategi utama adalah  mengalirkan rupiah yang tidak sedikit  kedesa-desa, memberikan pendampingan-pendampingan baik yang di design dan direkrut langsung oleh Kementerian Desa  maupun yang dilakukan oleh berbagai lembaga lain.   Bahkan, banyak pihak yang ingin datang ke desa dengan embel-embel sebagai “ahli” yang akan menyelesaikan persoalan desa lalu melakukan perubahan perubahan di desa desa kita. Lembaga donor semakin rajin mengucurkan dana dan melakukan research. Desa betul-betul telah menjadi altar dan panggung perhatian. Proses seperti ini berpotensi besar menjadikan suara warga desa terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan modal dan  bahkan terjadinya proses peminggiran kepentingan masyarakat desa yang dilakukan secara soft melalui aktivitas pendampingan yang pada dasarnya telah menginjeksi  kepentingan –kepentingan yang berada diluar kepentingan masyarakat desa itu sendiri, baik mereka sadari ataupun tidak. Alih-alih telah memperkuat dan memberdayakan warga desa, yang terjadi sebetulnya sebaliknya, memperlemah posisi rakyat desa.

Robert Chamber dalam bukunya, Whose reality counts : putting the last first ( 1997), menyebutkan bahwa desa telah menjadi korban penjungkar balikkan  dari orang luar desa, yang hadir sekali kali waktu ke desa lalu mereka mengaku serba tahu tentang desa.  Kehadiran para outsiders ini membawa banyak bias, diantaranya adalah; bias ruang, bias musim, bias proyek, bias personal dan lain sebagainya. Mengatasi hal ini Chamber mengembangkan sebuah model kajian yang disebut dengan Participatory Rural Appraisal (PRA). Model yang dikembangkan Chambers ini adalah sebuah upaya penyadaran kritis masyarakat desa akan peran dan fungsinya di masyarakat. Penyadaran kritis mengarahkan pandanganya pada problem struktural yang ada di masyarakat. Berbeda dengan logika pendampingan kebanyakan yang hanya berusaha dan melihat persoalan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui suntikan modal dan peningkatan ketrampilan. Strategi penyadaran kritis jelas berusaha untuk membongkar struktur sosial-ekonomi politik yang “menghisap” masyarakat desa.

Aktivitas pendampingan yang tinggi di desa rawan di tunggangi oleh kepentingan –kepentingan diluar kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan cermat Tania Murray Li sudah menunjukkan kepada kita proses pembangunan di Indonesia tidak lepas dari practice of politics dan practice of governmentality (Li, 2012). Point dari “government” menurut Li adalah mengubah persepsi dan perilaku masyarakat melalui tindakan-tindakan yang telah dikalkulasikan sebelumnya secara programatik, dengan mendidik semangat, hasrat, serta mendorong aspirasi untuk melakukan sesuatu. Logika ini jelas sejalan dengan proses pendampingan-pendampingan pragmatis yang dilakukan oleh banyak pihak kepada warga desa. Penyadaran kritis tidak menjadi upaya central,  yang ada hanya program program peningkatan ketrampilan, suntikkan modal yang kesemua itu tidak terlepas dari upaya memperluas akses pasar terhadap warga desa, yang berarti telah terjadi injeksi logika rezim free market kepada rakyat desa melalui aktivitas pendampingan dan spirit pembangunan yang kita lakukan dipedesaan kita.

Mungkin yang paling sederhana kita perlu memeriksa niat kita, kita datang ke desa untuk apa dan siapa? Niat baik kita untuk siapa?. Desa sekarang sudah menjadi altar dan pusat perhatian banyak orang, karena ke desa-desa kita sedang dialirkan rupiah yang tidak sedikit. Memang yang terbaik adalah kita belajar menjadi rakyat, mungkin itu berat tapi itu jalan lain menjaga ketulusan dan kemurnian pikiran kita.

TULISAN INI SUDAH PERNAH DITERBITKAN DI HARIAN SINGGALANG

TENTANG RAFNEL AZHARI

12716200_10205327264836617_3591263041371241916_o

Nama Lengkap :

Rafnel Azhari SP, M.Si

NIP : 198606052015041001
Tempat dan Tanggal Lahir : Kabupaten 50 Kota/05 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat rumah : Kompleks Griya Permata Biru Blok B No 8, Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Limau Manis, Kota Padang
No Telp/HP : 085274845211
Email : azharirafnel@yahoo.com

 

 

Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi

 

Tahun Lulus Jenjang

Perguruan Tinggi

Jurusan/Bidang Studi
2010 S1 Universitas Andalas Agribisnis
2013 S2 Institut Pertanian Bogor Ilmu Penyuluhan Pembangunan

 

Mata Kuliah

 

Mata Kuliah

Semester

Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan Ganjil
Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Ganjil
Pembelajaran Masyarakat dan Pelatihan Agribisnis Genap
Pengembangan Masyarakat Agribisnis Genap
Komunikasi Agribisnis Ganjil
Komunikasi Organisasi Ganjil
Sosiologi dan Kebudayan Pertanian Ganjil
Politik Pertanian dan Kedaulatan Pangan Ganjil

 

Topik Penelitian Yang Diminati:

  1. Penyuluhan  Pertanian
  2. Pemberdayaan Masyarakat
  3. Analisis Kebijakan Pertanian
  4. Komunikasi Pertanian
  5. Analisis Kelembagaan dan Organisasi Pertanian
  6. Sistem Inovasi Pertanian
  7. Ekonomi Politik Pertanian
  8. Evaluasi Program Pembangunan Pertanian
  9. Ketahanan Pangan
  10. Etika Agribisnis Kerakyatan
  11. Politik Pertanian
  12. Manajemen Inovasi Pertanian

MAKNA MENJADI PENERIMA BEASISWA

Tan Malaka mungkin bisa dikatakan termasuk dalam kelompok penerima Beasiswa Pertama di Republik ini. Pada tahun 1913 di usianya yang menginjak 16 tahun Tan Malaka berangkat ke negri Belanda. Tan melanjutkan studinya di sekolah Guru Rijkweekschool di Harleem Belanda dengan program beasiswa.

Begitu juga Mohammad Hatta, meninggalkan Indonesia pada tanggal 3 Agustus tahun 1921 dengan menumpang kapal Tambora dari Teluk Bayur ke Rotterdam, Hatta pergi untuk belajar ekonomi dengan beasiswa dari van Deventer-Stichting, sebuah yayasan yang namanya diambil dari seorang politisi Belanda yang peduli dengan hak-hak koloni Hindia Belanda.

Mereka berdua dan beberapa pemuda Indonesia lainnya adalah generasi pertama di tanah air yang menjadi penerima beasiswa. Mereka adalah generasi emas Republik yang terdidik lalu tercerahkan. Keterdidikan dan ketercerahan itu tidak terlepas dari dukungan dari Beasiswa pendidikan yang mereka terima.

Lalu apa artinya menjadi penerima beasiswa?

Menjadi penerima beasiswa bukan berarti saat kita menerima uang lalu sekolah didalam negri atau luar negri, bisa jalan-jalan ke berbagai tempat lalu update foto selfie di Facebook atau Instagram. Selesai studi, lalu bekerja dan menikmati keberhasilan kita sendiri. Bukan itu saja, bahkan bukan itu pointnya. Beasiswa dalam terjemahan lain berarti scholarship. Scholarship memiliki makna yang lebih dalam dan tajam dari beasiswa. Seorang scholar adalah orang yang mencari pengetahuan, menemukan pengtehuan lalu bersiap menjadi intelektual publik.

Seoarang scholar adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk menjadi intelektual publik. Masuk secara dalam pada persoalan-persoalan masyarakat.

Sekolah dengan beasiswa berarti kita musti siap menjadi Inteletual Publik yang terus berpihak kepada kebenaran, dan memperjuangkan keadilan, sambil terus berupaya menjelaskan segala irasionalitas yang terjadi di masyarakat.