Beberapa waktu yang lalu, Indonesia seperti menahan nafas sehubungan dengan  dilaksanakannya pilkada di Jakarta. Meskipun itu terjadi di tingkat provinsi, sepertinya seluruh masyarakat Indonesia ikut hanyut dan terbawa galau. Dalam media sosial, beberapa teman terlihat memberi komentar atas isu yang berkembang saat itu. Ada yang pro dan kontra. Masing-masing mencoba menunjukkan kebenaran proposisi mereka.

Meskipun tidak memiliki hak pilih di Jakarta, pendapat-pendapat ini menggambarkan betapa tingginya tingkat kepedulian banyak orang terhadap pemimpin Jakarta untuk 4 tahun ke depan. Proposisi yang disampaikan pun menunjukkan besarnya harapan terhadap Jakarta.

Jakarta adalah ibu kota negara yang akan didatangi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, sebagai daerah khusus ibu kota, Jakarta sudah pasti memiliki daya panggil yang berbeda dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Implikasinya adalah pemimpin Jakarta sedikit banyak akan berpengaruh kepada kenyamanan orang-orang yang berkunjung ke Jakarta.

Situasi menahan nafas ini tidak berakhir begitu saja begitu quick count suara tertinggi gubernur Jakarta sudah diumumkan. Kembali nafas harus ditahan terkait dengan suksesi. Pemilihan pimpinan di lingkungan tempat kerja mulai menunjukkan adanya aroma politis. Telepon beserta pesan singkat mulai masuk ke mobile phone. Pe-de-ka-te  pun mulai dijalankan.

Karena penjaringan masih di level awal, intensitas bisik-bisik tidak terlalu kentara. Beragamnya pilihan menjadikan pemilih kritis tidak terpengaruh dengan pendekatan dan pe-ha-pe yang diberikan.

Di saat masa  pemilihan tahap akhir sudah masuk, bisik-bisik mulai terdengar. Namanya bisik tetapi tetap kedengaran. Isu-isu mulai beredar. Lobi dan bargaining  pun mulai berjalan. Apa yang disebut dengan politisasi pun mulai terlihat. Suasana serasa ‘mencekam’. Masing-masing pihak mulai berjalan dengan trik-trik mereka.

Sistem pemilihan dibuat sesistematis dan transparan mungkin. Untuk itu,  dibuatlah  agenda penyampaian visi dan misi. Namun, semuanya terkesan seperti seremoni yang ‘ompong daya’. Agenda ini tidak akan mempengaruhi sikap pemilihnya karena masing-masing sudah memiliki ‘orang’pilihan dalam kepalanya.

Satu hal yang mungkin dilupakan adalah bahwa penyampaian visi dan misi itu adalah semcam janji yang harus diwujudkan. Dalam linguistik (ilmu bahasa) ada salah satu tindakan dalam berbahasa yang disebut dengan komisif atau comissive. Tindakan komisif merupakan komitmen penutur yang terkandung dalam sebuah tuturan (Searle, 1969 dan Revita, 2013).

Dalam tuturan komisif salah satunya ada janji. Dalam KBBI (2008), janji merupakan ucapan yang menyatakan kesanggupan atau kesiapan untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang sudah mengatakan sanggup dan siap melalui tuturannya, ini mengimplikasikan kewajiban untuk memenuhinya. Oleh karena itu, sebuah janji dikatakan juga sebagai hutang.

Apakah memang demikian adanya?

Belum ada tesis yang menyebutkan bahwa janji tidak perlu dipenuhi. Kalaupun ada upaya pengelakan atau pembenaran atas pelanggaran sebuah janji, sepertinya itu tidak berterima dan memaksa.

Secara logika, janji akan terucap sesuai dengan kemampuan orang yang berjanji. Tidak mungkin janji terucap kalau penuturnya sudah yakin bahwa dia tidak akan mampu memenuhinya. Jika memang demikian adanya, berarti orang tersebut tidak amanah. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dia pikirkan dan lakukan.

Terkait dengan ini, Revita (2016) mengatakan agar seseorang senantiasa berhati-hati dalam berjanji. Hendaknya segala sesuatu dipikirkan benar sebelum dikatakan. Berpikir dengan hati.

KL10_Sosio

Odgen dan Richard (2010) memperkenalkan konsep segitiga makna dalam linguistik. Segitiga makna ini menggambarkan ketika simbol-simbol linguistik digunakan, selalu ada benda yang menjadi referen (acuannya). Benda yang diacu ini diperoleh setelah melewati proses di otak (thought). Acuan ini bisa berbeda tergantung kepada pengalaman pengguna bahasa ini.

Misalnya ketika seseorang mengatakan s-o-f-a (sofa), bisa jadi benda yang diacu akan berbeda oleh orang yang berbeda. Orang Minangkabau yang tinggal di daerah tertentu akan mengacu kepada tempat tidur, sementara mereka yang tinggal di kota bisa saja memaknainya sebagai tempat duduk atau kursi tamu.

Perbedaan ini terjadi karena setiap individu itu berbeda. Masing-masing kepala individu diisi oleh pengalaman dan pengetahuan yang beragam. Akibatnya, terjadi multi tafsir dalam memaknai sebuah kata atau tuturan.

Hal inilah yang sering digunakan oleh pemberi janji ketika melakukan kampanye. Permainan bahasa melalui pilihan kata yang bervariasi dan berpotensi ambigu dijadikan alat untuk ‘mengelabui’. Keambiguan makna tidak jarang dijadikan alat untuk ngeles disaat janji itu ditagih. Dengan santai jawaban ngeles  ini menjadi bumper atas kebohongan yang dilakukan.

Naundubillahiminzalik!

Adanya eufimisme dalam berbahasa juga  dibuat alat pembungkus. Isi bungkusan itu hanya diketahui oleh pengguna eufimisme ini. Beberapa kali kejadian saya amati ketika seseorang  menggunakan eufimisme untuk menebar citra. Pencitraan dilakukan melalui penghalusan makna yang belum tentu semua orang mampu menangkap pesan secara utuh.

Ketika apa yang dikatakan dan dimaksudkan penutur berbeda dengan yang dipahami pendengar, maka terjadilah gagal komunikasi. Tatkala peserta tutur menyadari bahwa komunikasi ‘tidak nyambung’dan komunikasi sudah gagal, rekonfirmasi bisa saja dilakukan. Yang ironis adalah gagal komunikasi memang disengajakan sebagai upaya pengaburan kebenaran.

Di sinilah letak berbahayanya ketika bahasa itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kekurangpahaman mitra tutur dijadikan senjata untuk memuluskan niat. Kalau  hal demikian sudah terjadi dalam level yang berhubungan dengan masyarakat banyak dan terkait dengan pengambilan kebijakan, betapa sulitnya situasi yang akan terjadi. Orang yang diamanahi tidak amanah.

Sewaktu memberi kuliah di  pasca,  seorang mahasiswa pernah bertanya mengenai hubungan antara eufimisme dengan pembohongan. Apakah eufimisme itu bukan upaya untuk membodohi banyak orang, apalagi dalam konteks kampanye?

Pertanyaan ini sepertinya diiiringi oleh kegalauan mahasiswa ini melihat situasi terkini. Kalau sudah berkampanye, tidak jarang seseorang dengan mudah  melontarkan janji. Janji terlontar agar  berhasil memperoleh sebuah posisi. Di saat posisi sudah diraih, janji pun raib. Ketika ditagih, 1001 alasan dijadikan jawaban untuk menghindar dari janji.

Parahnya lagi adalah adanya tim sukses yang bergerilya mengumpulkan orang untuk diyakinkan agar berpihak padanya. Lobi-lobi dan argumen-argumen  berkamuflase agar orang lain ‘terpedaya’.

Di sinilah logika dan nurani mulai dituntut. Apakah kita harus terjebak dengan realitas yang hanya sebuah fatamorgana? Harusnya tidak. Tetapi seorang teman saya menyebut dunia sekarang sebagai dunia ‘wale’. Dikatakannya sudah banyak orang yang tidak lagi mengandalkan nuraninya dalam bersikap. Justru yang diketengahkan adalah keinginan-keinginan ‘nafsu’ belaka.

Hedonis dunia sudah menjebak masyarakat ‘dunia wale’ dalam bersikap dan berbuat. Penghianatan dan sikap hipokrasi tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Justru kepentingan dan kesenangan pribadi adalah tujuan utama.

Bahwa ada kehidupan yang kekal di akhirat setelah hidup di dunia tidak lagi dipertimbangkan. Bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan diabaikan begitu saja.

Semoga kita tidak termasuk dalam kelompok itu. Justru hendaknya kita tidak perlu melakukan lobi untuk sebuah amanah. Amanah itu diberi. Amanah bukan hasil dari sebuah kesepakatan atau perjanjian dengan persyaratan. Semoga!

 

 

Penulis adalah

Dosen Jurusan Sastra Inggris

FIB Unand

Sudah dimuat di Harian Singgalang, 14 Mei 2017, Hal. A-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation