Pilkada serentak baru saja berakhir. Tanggal 9 Desember lalu, di beberapa daerah di Indonesia dilakukan pemilihan kepala daerah. Semua masyarakat yang berhak dipanggil datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos orang-orang yang pantas dan layak untuk diberi amanah.

Berbeda dengan pilpres tahun lalu, euforia pilkada kali ini tidak begitu heboh. Pesta rakyat di daerah ini terkesan biasa-biasa saja. Gaungnya tidak sevaganza pemilihan presiden yang sekarang.

Saya masih ingat betapa luar biasanya respon masyarakat terhadap calon-calon presiden mereka. Masing-masing individu berusaha meyakinkan orang lain agar sepaham dan memilih calon yang sama dengan mereka. Lobi-lobi dilakukan sedemikian rupa, baik face to face atau lewat media sosial.

Yang lebih luar biasa adalah tidak jarang terjadi benturan dua kubu berbeda yang berujung kepada argumentasi sengit. Ironisnya, debat ini sering tidak diikuti dengan kecerdasan berbahasa. Dikatakan demikian karena justru yang tertutur adalah bentuk-bentuk kebahasaan yang bersifat membuka aib orang lain.

Yang memedihkan dan menyedihkan adalah perseteruan perbedaan pendapat ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Keadaan berlanjut dengan tiadanya tegur sapa, bagi mereka yang bertemu langsung. Terjadi keretakan-keretakan hablumminannas. Dua teman akrab menjadi musuh, suami dan istri jadi berantem, anak dan orang tua tidak nyaman satu sama lain. Silaturrahim jadi rusak dan terputus.

Naudzubillahimindzalik!

Berbedanya aura masyarakat dalam merespon pilpres dan pilkada  menimbulkan pertanyaan. Apakah ini pertanda bahwa masyarakat sudah cerdas dengan menganggap pilkada sebagai sebuah regularitas dan rutinitas perpolitikan tanah air. Jadi, semua itu tidak perlu disambut dengan heboh. Sikap biasa-biasa saja adalah tindakan yang dinilai berterima.

Fenomena ini secara positif bisa juga dinilai sebagai refleksi sikap kritis masyarakat. Pilkada akan selalu datang secara periodikal. Dengan demikian, kehebohan tidak perlu diciptakan. Dengan atau tanpa kehebohan, pilkada tetap berjalan.

Jika demikian adanya, sikap ini perlu diberi aplaus karena artinya masyarakat Indonesia sudah selangkah lebih maju dalam perpolitikan. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah jika yang terjadi sebaliknya. Respon biasa-biasa merupakan cermin cuek  atau apatis. Masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya memilih calon kepala daerah.

Mereka bersikap pasrah dengan orang yang akan jadi pemimpin. Hal ini juga tidak terlepas dari mindset siapa saja yang duduk jadi pemimpin toh keadaannya akan begini-begini juga.

Pikiran seperti ini tidak bisa disalahkan karena reaksi akan muncul setelah adanya aksi. Reaksi masyarakat dengan tidak bereaksi bisa jadi disebabkan oleh  kemuakan masyarakat dengan disebut komitmen.

Dalam setiap yang namanya kampanye, mulai dari tingkat terendah (pilkades) sampai dengan tertinggi (pilpres), pengkampanye akan selalu membujuk masyarakat melalui janji-janji manis. Namun, ketika mereka sudah berada dalam posisi yang diincar, janji terlewatkan begitu saja.

Komitmen-komitmen di saat kampanye hanyut pupus ditiup angin. Oleh karena itu, ada rumor dalam masyarakat berupa teka-teki. Apa beda pil KB dan pil KADA?Jawabnya, pil KB akan jadi jika lupa, kalau pil KADA akan lupa jika jadi.

Rumor ini tidak lahir begitu saja, tetapi berbasis realita. Begitu seringnya madu-madu ditebarkan agar suara masyarakat dialirkan ke mereka. Madu itu berubah jadi racun tatkala mereka sudah terpilih. Madu inilah yang saya maksud dengan bahasa topeng.

Bahasa topeng ini merupakan suatu bentuk kebahasaan yang bersifat menutupi yang asli. Sebagaimana halnya fungsi sebuah topeng, bahasa topeng cenderung membungkus kebenaran. Lewat bahasa topeng ini masyarakat merasa mereka sekan-akan dibohongi. Ketika waktunya sudah tiba, topeng  akan dilepas sehingga terlihat aslinya.

Saking seringnya diberi bahasa topeng, lama-lama kepercayaan masyarakat mulai tergerus. Sekali, dua kali masyarakat masih percaya. Ketika bahasa topeng sering dilontarkan, kepercayaan itu akan pupus. Ujungnya adalah sikap apatis.

Masyarakat memasrahkan pada masyarakat lain untuk memilih calon pemimpin mereka. Lebih tepatnya pasrah tapi tak rela. Mereka pasrah dengan siapa pun yang akan jadi kepala daerah tanpa ikut menentukan saat pilkada dilaksanakan.

Kelompok masyarakat seperti ini sering disebut golput atau golongan putih. dinamai golongan putih, tidak hitam atau kuning perlu dicarikan etimologisnya. Namun, secara semantis dalam KBBI  (2012) dikatakan putih berarti bersih, suci, tidak ternoda.

Apakah kelompok masyarakat yang tidak menjatuhkan pilihan kepada salah satu dari beberapa pilihan calon pemimpin dikategorikan sebagai sesuatu yang putih?

Saya justru punya penilaian berbeda. Kelompok seperti ini justru dapat termasuk berwarna abu-abu. Dikatakan demikian karena tidak ada warna yang jelas dalam pilihan sikap. Dengan  kata lain, sebagai anggota masyarakat mereka akan dipimpin oleh seorang imam yang menjadikan mereka makmum dari imam itu.

Seorang makmum akan mengikuti apa yang dilakukan dan dikatakan oleh imam mereka. Ketika pilihan imam tidak dijatuhkan, makmum artinya tidak memutuskan siapa yang akan menjadi imam mereka. Di saat imam sudah terpilih, suka tidak suka, makmum ini akan mematuhi perbuatan si imam.

Suatu yang kontradiktif!

Di satu sisi, kita tidak memilih karena berbagai alasan dan pertimbangan. Di sisi lain, kita patuh dengan pilihan yang tidak pernah diambil. Makanya dari analogi imam dan makmum ini saya mengatakan sesungguhnya ada kelompok abu-abu.

Hidup adalah pilihan. Menjadi golongan abu-abu, hitam, atau putih adalah pilihan dengan semua konsekuensi. Tidak ada pilihan tanpa konsekuensi. Lahirnya kelompok abu-abu ini pun tidak lepas dari longgarnya sistem yang membuat aturan tidak terkontrol dengan baik.

Salah satunya adalah kontrol terhadap janji-janji dalam kampanye.

Sebenarnya masyarakat adalah pengontrol yang tepat dalam mengawasi implementasi janji-janji pengkampanye yang sudah duduk dan memenangkan kursi. Namun, ibarat ban motor yang ketika dipakai terus menerus akan menjadi botak atau aus, demikian pula dengan masyarakat.

Bahasa topeng yang muncul setiap saat ada pesta demokrasi menjadikan masyarakat pun aus. Mereka cenderung sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dijanjikan calon imam tersebut. Dalam pikiran mereka semua itu hanya basa-basi belaka yang berlaku klasikal.

Yang pasti janji itu hutang. Semua hutang harus dibayar. Termasuk janji-janji dalam kampanye yang kelak akan dipertanggungjawabkan sebagai sebuah hutang (kalau tidak di dunia, di akhirat).

Selamat kepada pemimpin-pemimpin terpilih! Semoga amanah!

Artikel ini sudah dimuat di Harian Singgalang, 13 Desember 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation